TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi Inspektorat Daerah:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  4. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  2. Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  3. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  4. Koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum.

Subbagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Subbagian Analisa dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penginventarisasian hasil pengawasan;
  2. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  3. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  4. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  5. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penataausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Subbagian Keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  2. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  3. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
  4. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
  5. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
  6. Pelaksanaan perbendaharaan;
  7. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap engelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  3. Penggordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  7. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal.
  10. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.